Sabtu, 30 Mei 2020 | 03:17 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Jumat, 08 Mei 2020 11:12

Cegah Krisis 1998 Terulang, ALFI: Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi

Aidikar M. Saidi

JAKARTA -

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi selama dan setelah pandemi Covid-19, agar Indonesia tidak mengalami krisis yang lebih buruk dari krisis 1998.

Menurut Ketua Umum DPP ALFI Yukki N. Hanafi, Satgas Pemulihan Ekonomi itu bertugas mendata secara mendetil dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia secara komprehensif, sehingga dapat disusun kebijakan yang tepat agar saat pandemi Covid-19 berakhir perekonomian nasional tidak makin terpuruk, tapi dapat bangkit kembali.

Selain itu, lanjutnya, Satgas dapat mengawal kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi corona pada dunia usaha, termasuk di sektor logistik. “Dengan demikian kebijakan yang sudah diterbitkan dapat dilaksanakan konsisten, konsekuen dan tepat sasaran, ujarnya.

Mengingat pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh kegiatan sektor bisnis, baik di sektor jasa (termasuk jasa logistik), sektor perdagangan dan industri, maka Satgas tersebut diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perekonomian nasional.

Kebijakan pemerintah terkait dengan sektor bisnis hendaknya tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor industri, perdagangan dan jasa, termasuk di sektor logistik. “Misalnya, ketika ada kebijakan penutupan jalur penerbangan domestik. Ini, menimbulkan kesulitan pengiriman barang melalui udara di dalam negeri,kata Yukki.

Bahkan, lanjutnya, ekspor ikan dari Indonesia Timur yang selama ini menggunakan angkutan udara sempat kesulitan melakukan pengiriman karena tidak ada penerbangan domestik. Akibatnya, ekspor batal dan industri perikanan tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang masih cukup baik.

Untuk itu, katanya lagi, kebijakan kelonggaran moneter dan fiskal bagi industri, perdagangan dan jasa-jasa (termasuk jasa logistik) dalam mengatasi pandemi dana pasca pandemi corora benar-benar tepat sasaran.

Demikian juga terkait pelaksanaan kebijakan PSBB, dimana masih ada daerah yang memeriksa ketat kapal laut dan armada truk angkutan barang. Padahal, kata Yukki, di sektor angkutan barang tidak ada pembatasan, terutama untuk kebutuhan pokok, barang alat kesehatan, APD, dll.

Tepat Waktu dan Sasaran 

Dia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif sebagai stimulus ekonomi untuk pelaku UMKM dan dunia usaha, berupa penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta (selama setahun), pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama dari kalangan IKM.

Pada 19 sektor tertentu, lanjutnya, pengurangan tarif PPh sebesar 25% bagi Wajib Pajak KITE, terutama IKM, pada sektor tertentu percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan.

“Maka dari itu kebijakan moneter dan fiskal tersebut harus tepat waktu dan tepat sasaran, bila tidak akan banyak sektor industri dan jasa logistik yang gulung tikar,” katanya.

Selanjutnya, Yukki menambahkan, tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun dari APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 harus benar-benar direalisasikan secara cepat, tepat dan transparan.

Adapun prioritas di bidang non-fiskal, pemerintah menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri. Sejumlah kebijakan itu adalah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor) percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem.

“Kebijakan ini juga garus benar-benar terwujud agar kegiatan perdagangan internasonal Indonesia dapat pulih lebih cepat, mengurangan defisit transaksi berjalan serta meningkatkan perolehan devisa melalui ekspor komoditas unggulan, kata Yukki. (hlz/hlz)


Komentar