Sabtu, 30 Mei 2020 | 01:41 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Kamis, 14 Mei 2020 15:25

Indonesia Akhirnya Berhasil Keluar dari Daftar Hitam Tokyo MoU

Translog Today
(IPC)

JAKARTA -

Indonesia akhirnya keluar dari daftar hitam (black list) Tokyo MOU Setelah menunjukan catatan yang baik selama 2019 dalam memastikan kapal-kapal Indonesia yang berlayar keluar negeri memenuhi aspek kelaiklautan.

Berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Report) Tokyo MOU 2019, saat ini posisi Indonesia sudah keluar dari Black List dan menempati posisi Grey List. Selanjutnya, Indonesia bersiap menuju White List di Tokyo MOU. 

“Annual Report Tokyo MOU 2019 ini merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal-kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara Anggota Tokyo MOU dimana terdapat 21 negara keanggotaan penuh,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan Ahmad, Kamis (14/5).

Menurut dia, keluarnya Indonesia dari blacklist Tokyo MOU akan memberikan dampak sangat positif dan kepercayaan bagi pemilik muatan sehingga kapal-kapal Indonesia semakin banyak yang dipercaya untuk membawa muatannya ke manca negara.

Ahmad mengatakan keberhasilan Indonesia keluar dari black List tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

Pada tahun 2018, Kemenhub melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor. UM.003/11/8 DJPL-18 mewajibkan seluruh kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri diperiksa secara ketat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO).

“Surat Edaran Dirjen Hubla ini memberikan legalitas kepada para Pengawas Kapal asing (PSCO) untuk lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan terhadap kapal kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri,” kata Ahmad. 

Dia memberikan contoh, salah satu pelabuhan yang melaksanakan surat edaran tersebut adalah Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dimana setiap kapal Indonesia yang akan keluar negeri mendapat pemeriksaan cukup ketat.

Bagi kapal-kapal yang dari hasil pemeriksaan oleh PSCO ditemukan kekurangan yang beresiko kapal akan detained atau ditahan dan tidak diperbolehkan diberangkatkan serta tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Pemeriksaan yang sangat ketat inilah yang sekarang membawa dampak yang positif bagi pelayaran di Indonesia, dengan dimasukannya Indonesia kedalam Grey List yang selanjutnya dengan upaya upaya yang lebih keras lagi kita harapkan dapat masuk dalam White List pada tahun mendatang,” kata Ahmad. 

Kemenhub menilai partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Tokyo MoU memberikan sejumlah benefit dalam menjaga standard keamanan dan keselamatan kapal.

Adapun hasil pemeriksaan Port State Control (PSC) di bawah naungan Tokyo MoU diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing.

Selain itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin kelaiklautan kapal berbendera Indonesia ditunjukkan pula dengan membentuk lembaga yang diberi nama Ship Safety Inspection - Center of excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal,.

Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mendukung Kemenhub dalam mencetak para  Pemeriksa Keselamatan Kapal baik Marine Inspector maupun Port State Control Officer untuk melaksanakan pemeriksaan kapal berbendara Indonesia maupun kapal asing sehingga mempunyai kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia.

“Ditjen Hubla berharap keluarnya Indonesia dari Black List Tokyo MOU ini bisa memberikan dampak yang sangat positif sehingga armada kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke luar negeri,” kata Ahmad.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari 21 negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (hlz/hlz)


Komentar