Sabtu, 30 Mei 2020 | 03:21 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Senin, 18 Mei 2020 20:25

Bambang Haryo: Solar Dijual Lebih Mahal Menzalimi Rakyat

Translog Today
(repro)

JAKARTA -

Harga bahan bakar minyak di dalam negeri dinilai manipulatif karena lebih mahal dari seharusnya. Akibatnya, terjadi ekonomi biaya tinggi dan harga barang lebih mahal sehingga beban masyarakat makin berat menghadapi dampak Covid-19.

Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi VI DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, mengungkapkan salah satu indikasi manipulasi harga BBM itu terlihat dari mahalnya harga solar di dalam negeri dibandingkan dengan bunker di pelabuhan Singapura.

Mengutip data bunker-ex.com per 17 Mei 2020, paparnya, harga bunker minyak diesel atau solar jenis MGO (HSD) di pelabuhan Singapura tercatat USD264 per 1.200 liter. Ini berarti harga solar nonsubsidi di pelabuhan transhipment terbesar di Asia Tenggara itu hanya Rp3.300 per liter (asumsi kurs Rp15.000 per dollar AS).

“Harga itu lebih rendah dari harga solar nonsubsidi (HSD) di Indonesia sebesar Rp7.300 per liter (harga awal Mei 2020), bahkan masih lebih rendah dibandingkan harga solar subsidi di Indonesia yang masih Rp5.150 per liter sehingga pelabuhan internasional di Indonesia tidak bisa bersaing dengan pelabuhan Singapura karena harga bankernya 2-3 kali lipat yang berlaku di pelabuhan internasional Indonesia. Padahal jargon Pak Presiden Jokowi adalah dunia maritim harus bisa bersaing secara global,” ungkap Bambang Haryo, Senin (18/5).

Bambang Haryo Soekartono

Mengacu dari data itu, Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) Jatim ini yakin harga solar nonsubsidi di dalam negeri seharusnya tidak akan lebih dari Rp4.300 per liter meskipun dibebani pajak 4% dan ongkos angkut menggunakan asumsi biaya logistik paling mahal yakni 26%. “Kalau solar nonsubsidi saja dijual Rp4.300 per liter, berarti harga solar subsidi di Indonesia seharusnya maksimal Rp3.300 per liter,” ujarnya.

Melihat fakta tersebut, Bambang Haryo mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak menggubris tuntutan berbagai kalangan agar segera menurunkan harga BBM, terutama solar yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri, transportasi publik, perikanan dan maritim, serta UMKM termasuk restoran dan pariwisata.

“Presiden Jokowi dan anggota kabinetnya dari kementerian terkait kok tidak ada perhatian soal ini, ada apa? Apakan mau membiarkan ekonomi hancur, makin banyak PHK dan membiarkan perusahaan nasional kembali dikuasai asing karena kesulitan keuangan?” ungkapnya.

Bambang Haryo mengatakan harga bahan bakar yang disinyalir dimanipulasi bisa dikatakan bentuk penzaliman terhadap hak rakyat yang seharusnya bisa membeli barang atau kebutuhan pokok dengan harga lebih murah apabila energi primer itu dikelola secara benar dan transparan.

 

“Pertamina tidak juga menyesuaikan harga sejak minyak dunia turun drastis sejak awal tahun, padahal APBN sendiri telah mengalokasikan subsidi untuk BBM tertentu, termasuk solar sebear Rp. 1000. Ini sama saja penyimpangan terhadap anggaran APBN dan harus diusut,” tegasnya.

Oleh karena itu, dia mendesak DPR RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) mangaudit Pertamina untuk mengetahui dugaan permainan dan kerugian negara akibat tindakan Pertamina yang didukung penuh oleh pemerintah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga diminta ikut mengusut dan mengaudit BUMN itu karena dinilai telah merugikan konsumen dan dunia usaha karena harus membeli bahan bakar dengan harga lebih mahal.

“Harga solar lebih murah seharusnya menjadi insentif bagi industri untuk dapat bangkit lagi dari dampak Covid-19 karena biaya energi lebih murah, tetapi kesempatan ini disia-siakan oleh pemerintah sehingga menjadi bumerang bagi ekonomi nasional,” kata Bambang Haryo.

Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia sempat turun drastis bulan lalu. Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni anjlok ke bawah US$20 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) US$12 per barel, bahkan sempat di bawah 0 dollar AS per barel. (hlz/hlz)


Komentar