Minggu, 05 Juli 2020 | 19:24 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Maritime
Rabu, 27 Mei 2020 17:14
Dampak Covid-19

RI Sumbang Saran dalam Diskusi Informal Virtual Jelang Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32

Translog Today
(Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub)

JAKARTA -

Dewan International Maritime Organization (IMO) menggelar Informal Session IMO Council Extraordinary atau Sesi Informal 1 Sidang Council Luar Biasa ke-32 secara virtual pada Selasa (26/5).

Sesi diskusi informal ini merupakan yang pertama dari 3 sesi yang telah disepakati untuk digelar guna memfasilitasi pertukaran pandangan tekait dengan Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32 yang akan digelar melalui korespondensi pada 4 Mei-17 Juli 2020.

“Ini adalah sesi diskusi informal secara virtual yang pertama, selanjutnya masih akan ada sesi diskusi informal lagi yang akan diselenggarakan pada 25 Juni dan 3 Juli 2020,” kata Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.

Arif menjelaskan, melalui diskusi ini para delegasi dapat melakukan pertukaran pandangan secara informal untuk memfasilitasi pencapaian konsesus untuk semua item agenda Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32.

Pada sesi pertama diskusi informal secara virtual ini, item yang akan dibahas adalah Agenda 1 s.d 4, yakni Adopsi Agenda, Pengabaian Aturan dan Prosedur atau Rules and Procedures (ROP), Prioritas dan Rekonstruksi Jadwal Pertemuan IMO, serta Proposal untuk Memfasilitasi Kegiatan Pelayaran Selama Pandemi Covid-19.

“Kami telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap agenda kedua, yakni Pengabaian Aturan dan Prosedur, dan agar Dewan mengaktifkan Aturan 55 dari ROP-nya, serta mengesampingkan Aturan 2, 3, 14 dan 25 untuk keperluan sesi luar biasa selama keadaan luar biasa ini,” ujar Arif.

Aturan 55 dalam ROP Dewan IMO menetapkan, bahwa Aturan dan Prosedur dapat ditangguhkan oleh keputusan Dewan yang diambil oleh mayoritas Anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tentang proposal penangguhan tersebut telah diberikan dua puluh empat jam sebelumnya. Pemberitahuan ini dapat dicabut jika tidak ada anggota yang keberatan.

Arif menambahkan, pihaknya juga telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Proposal Uni Emirat Arab untuk memeriksa apakah ada beberapa aturan dalam ROP Komite IMO yang perlu dihapuskan, terutama terkait pemilihan Ketua dan Wakil Ketua untuk Komite-Komite Teknis di bawah IMO tahun 2021.

“Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua  Komite-Komite Teknis di bawah IMO Tahun 2021 ini menurut kami ada dua kemungkinan, yakni menyesuaikan aturan teknis pemilihan bagi negara-negara Anggota atau menangguhkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua,” terangnya.

Adapun terkait Agenda Item 4 tentang Fasilitasi Kegiatan Pelayaran selama Pandemi Covid-19, Arif mengatakan Indonesia memiliki pandangan yang sama dengan Anggota Dewan lainnya, bahwa selama pandemi COVID-19 ini, negara-negara harus memastikan lalu lintas laut dapat berjalan dengan lancar, khususnya terkait rantai pasokan global yang membawa komponen medis.

“Selain itu, kita sampaikan juga komitmen dan prioritas Indonesia terhadap perlindungan bagi Pelaut yang bekerja di atas kapal,” katanya.

Arif menambahkan, pihaknya menyampaikan tentang pentingnya upaya lebih dari negara-negara anggota dan perusahaan pelayaran untuk memastikan percepatan proses repatriasi pelaut, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dan Surat Edaran IMO No. 4204/Add.14 tentang Coronavirus (Covid-19) – Protokol Kerangka Kerja yang Direkomendasikan untuk Memastikan Pergantian dan Perjalanan Awak Kapal yang Aman Selama Pandemi Coronavirus (Covid-19).

Menurut dia, Sekretaris Jenderal IMO menempatkan penekanan khusus pada peran pelaut dalam perang global melawan Pandemi dengan membentuk Tim Aksi Krisis Pelaut (SCAT) di dalam Sekretariat IMO untuk turut serta dalam kasus-kasus khusus mengenai pergantian awak, repatriasi, akses ke perawatan medis dan/atau penelantaran, di mana resolusi di tingkat PBB/diplomatik diperlukan. 

Sekretariat IMO sangat aktif bekerja sama dengan badan-badan dan badan-badan PBB lainnya dalam mengatasi pandemi. Khususnya WHO, ILO, ICAO, WCO, IOM dan UNGC.

Selain itu, Sekretariat secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan mingguan Kelompok Strategi Korona yang dipimpin ICS, yang terdiri dari sejumlah besar industri dan asosiasi perkapalan, serta IMO, WHO dan ILO.

Untuk itu, tutur Arif, Indonesia menyampaikan perhargaan terhadap inisiatif yang diambil oleh Sekretariat IMO dalam menangani dampak pandemi terhadap pelaut, salah satunya dengan pembentukan SCAT, yang berfungsi sebagai platform koordinasi untuk semua pemangku kepentingan terkait maritim dalam menangani masalah-masalah seperti kesejahteraan awak, fasilitasi pergantian awak kapal, panduan tentang penggunaan APD, serta penelantaran pelaut.

“Adapun terkait permasalahan repatriasi Pelaut, per tanggal 22 Mei 2020, Indonesia telah memfasilitasi proses repatriasi sebanyak 2.317 orang WNI, baik itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun dan Anak Buah Kapal (ABK) dari 12 kapal pesiar asing untuk Kembali ke Indonesia melalui jalur laut,” ujar Arif. (hlz/hlz)


Komentar