Selasa, 24 Mei 2022 | 21:41 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Offshore
Senin, 22 Maret 2021 19:36

Pemerintah mulai Sosialisasikan Peta Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut

Translog Today
Luhut Binsar Panjaitan (Kemenko Marves)

JAKARTA - Pemerintah mulai mensosialisasikan penataan alur pipa dan kabel bawah laut, yang bertujuan menata ruang wilayah laut Indonesia sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sosialisasi itu menyusul disepakatinya peta alur pipa dan kabel bawah laut yang disusun oleh Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut dalam waktu kurang dari setahun.

Peta yang disepakati terdiri dari 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut, dan 209 BMH (beach main hole), termasuk 4 lokasi landing stations sebagai tempat masuk dan keluarnya kabel atau pipa yang menggunakan perairan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan penataan alur pipa dan kabel bawah laut sudah dikerjakan hampir 2 tahun dan perlahan mampu dipetakan. Selama ini alur pipa dan kabel bawah laut belum tertata rapi, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Ini menjadi prestasi bangsa yang menunjukkan kehadiran dan kedaulatan negara kita di laut yang kita miliki," ungkap Menko Marvers yang menjadi Ketua Tim Pengarah Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, Senin (22/3/2021).

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengeluarkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 untuk mendukung penyelenggaraan penataan alur pipa dan kabel bawah laut di perairan Indonesia.

"Februari 2021 kemarin, sudah menjadi langkah awal kita bersama untuk menata pipa dan kabel bawah laut di Indonesia. Kebijakan ini akan terus kita evaluasi dengan durasi lima tahun sekali," kata Trenggono.

Mendukung kebijakan penataan alur pipa dan kabel bawah laut ini, Menko Luhut secara daring dan MenKP Trenggono secara luring turut meresmikan peluncuran dari pelayanan data pemanfaatan ruang laut yang dapat diakses secara daring dan real time yang bernama Sistem Informasi Penataan Ruang Laut.

"Dengan sistem ini, saya harap kita bisa memantau ruang laut kita secara lebih baik dan kita bisa menjadi bangsa yang disiplin untuk menjaga ruang laut kita," tegas Menko Luhut.

Selain melakukan penataan, selanjutnya perlu dilakukan penertiban dan juga adanya perizinan proses bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir.

Perizinan ini berkaitan dengan kesesuaian ruang dan lingkungan, maupun perizinan berusaha penggelaran kabel bawah laut atau pemasangan pipa bawah laut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang terkait.

Luhut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam proses penataan alur pipa dan kabel bawah laut Indonesia, yaitu KKP, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal TNI AL), serta kementerian/lembaga terkait lainnya. (hlz/hlz)


Komentar