Selasa, 24 Mei 2022 | 21:49 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Airlines
Minggu, 24 Oktober 2021 12:16

Diskriminatif, YLKI dan MTI Desak Wajib Tes PCR Penerbangan Dibatalkan

Translog Today
(AP 2)

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan wajib tes polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen.

"Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada media, Minggu (24/10).

Menurut dia, selama ini ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan juga banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali-kali lipat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspres', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," ujarnya.

Sebagai informasi, PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. PCR saat ini juga digunakan untuk mendiagnosis penyakit Covid-19, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus Corona, meski tak sepenuhnya akurat.

Tulus menyarankan syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau setidaknya direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Atau cukup antigen, tapi syaratnya harus sudah vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp 200 ribuan," imbuhnya.

Dia meminta agar kebijakan syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil. "Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Tulus.

Hal senda disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setidjowarno. Selama ini, dia mensinyalir banyak lab kesehatan yang mengambil keuntungan dari wajib tes PCR oleh pemerintah.

"Kalau mau perbaiki bisnis udara, ya hilangkan saja (syarat PCR) atau dibayarkan oleh pemerintah. Lagipula tes PCR tidak tersedia di semua tempat dan harganya beda-beda, bahkan di beberapa tempat ditawari surat hasilnya," ungkapnya.

Pekan lalu, pemerintah menerbitkan aturan terbaru surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam sebagai syarat untuk perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap. (hlz/hlz)


Komentar