Rabu, 19 Januari 2022 | 00:18 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Dock & Repair
Jumat, 26 November 2021 20:09

Kemenko Marves Gelar Rakor Tindak Lanjut Rancangan Pedoman Penerapan K3 Industri Galangan Kapal

Translog Today

BANDUNG - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyusun Rancangan Pedoman Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) khusus industri galangan kapal.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) penelahaan awal terkait K-3 pada Juni lalu, kemudian Rakor lanjutan pada awal November lalu. Rakor Tindak Lanjut dalam rangka Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan SMK-3 Khusus Industri Galangan Kapal kembali digelar pada Kamis (25/11).

"Rapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti rancangan dan penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri galangan kapal, seperti yang telah dibahas pada dua rapat sebelumnya," kata Asisten Deputi (Asdep) Navigasi dan Keselamatan Maritim Nanang Widiyatmojo saat membuka Rakor.

Dengan banyaknya standar sistem manajemen yang ada, tuturnya, berdasarkan forum pada rapat sebelumnya disepakati untuk menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK-3) berdasarkan PP Nomor 50 tahun 2012 sebagai sistem manajemen mutu galangan kapal nasional.

Rakor kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting dalam K-3, khususnya di industri lain yang dapat diterapkan dalam Norma K-3 Khusus Industri Galangan Kapal.

"Nantinya Kemenko Marves sebagai inisiator akan bersurat kepada pihak yang terlibat dalam program ini, untuk menindaklanjuti terkait penyusunan ini," kata Nanang.

Untuk memahami konsep K-3 secara mendalam, dibahas penajaman substansi pada K-3 di industri galangan kapal sesuai dengan level perusahaannya. "Penerapan SMK-3 mempertimbangkan variasi kapasitas dan kapabilitas galangan kapal nasional yang pembagiannya diklasifikasikan berdasarkan risiko bisnis," kata Penasihat Iperindo Cahyono.

K-3 di galangan kapal menjadi hal penting untuk dapat membantu penjabaran ke dalam SOP yang lebih rinci. Contoh potensi bahaya utama di galangan kapal, antara lain kerja panas dan penggunaan gas-gas bertekanan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan ledakan, atau bekerja di ketinggian yang memiliki potensi orang terjatuh atau tertimpa benda berat.

K-3 ini diatur dari bekerja di ketinggian, kerja di ruang panas, dan juga bekerja di tepi permukaan air. Rincian seperti ini yang nantinya perlu diperhatikan di dalam SOP.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat IMATAP Kementerian Perindustrian Imanuel, menyampaikan terkait Best Practices terkait SOP K-3 yang sebelumnya sudah berjalan di galangan kapal.

Terdapat empat rencana untuk menerapkan SOP ini. Pertama, kebijakan perusahaan yang menetapkan bahwa aspek K-3 menjadi hal utama. Kedua, organisasi K3 di dalam perusahaan. Ketiga, SOP & Standar kerja sesuai dengan penerapan K3, dan keempat, program kerja dari SMK-3 dengan melakukan plan, do, check, dan action.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan SMK-3 untuk Industri Galangan Kapal.

Sebelumnya, disampaikan oleh Hugo Nainggolan dari Direktorat Penegakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan terkait langkah strategis dalam penyusunan pedoman penerapan K-3.

"Penerapan ini dilakukan mengacu kepada dasar hukum yang ada, sebagai standar dari SOP baik menggunakan dasar hukum nasional maupun internasional," ujarnya.
Ruang lingkup dari pedoman pelaksanaan ini berdasarkan, PP No. 50 Tahun 2021, syarat mandatory maupun voluntary, klasifikasi golongan kapal, dan juga studi kasus atau kajian.

Setelah semua pemaparan materi diberikan, seluruh peserta rapat melakukan pembahasam terkait rincian draf dari pedoman penerapan K-3 yang telah disusun sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penanganan Kecelakaan Maritim Wahyu Widodo mengatakan, ke depannya akan dilakukan pertemuan untuk dapat membahas lebih lanjut terkait Pedoman Penerapan SMK-3 Industri Galangan Kapal dalam beberapa klasifikasi.

Rakor yang dilaksanakan secara daring dan luring ini turut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian.

Selain itu, dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), serta Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI). (hlz/hlz)


Komentar