Rabu, 19 Januari 2022 | 00:14 WIB

Visit our social media :
Home / General News / Law
Selasa, 14 Desember 2021 18:36

Kejati DKI Jakarta Bongkar Mafia Pelabuhan di Tanjung Priok, Ini Dia Kasusnya!

Translog Today
(Kemenperin)

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memulai penyelidikan kasus mafia pelabuhan di Tanjung Priok, menyusul terbitnya Surat Perintah Penyelidikan No. 2973/M.1/Fd.1/12/2021 tertanggal 14 Desember 2021.

Penyelidikan kasus itu terkait dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan berkurangnya penerimaan negara dari pendapatan devisa ekspor dan bea impor yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan ekspor-impor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, perusahaan tersebut memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan fasilitas Penggunaan Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok pada periode 2015 - 2021.

"Berdasarkan pemberitahuan impor barang sejumlah perusahaan ekspor-impor itu melakukan kegiatan impor barang berupa garmen ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas KITE tanpa bea masuk," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/12/2021).

Menurut Leonard, perusahaan tersebut menyalagunakan fasilitas KITE dengan cara melakukan manipulasi data dan pengiriman barang menggunakan fasilitas Impor dengan tujuan ekspor.

"Seharusnya barang impor berupa garmen tersebut diolah menjadi produk jadi kemudian dilakukan ekspor ke luar negeri dan negara menerima pendapatan devisa atas ekspor tersebut," tuturnya.

Namun, kata Leonard, hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan ekspor-impor dimaksud dan menjual barang yang diimpor (garmen) tersebut di pasar dalam negeri.

Dia mengatakan kemudahan impor tanpa bea masuk tersebut diberikan agar perusahan ekspor-impor melakukan ekspor atas barang impor dengan tujuan negara mendapatkan pemasukan/penerimaan negara dari sektor devisa negara berupa ekspor.

"Akan tetapi sejumlah perusahaan tersebut menyalahi fasilitas KITE yang diberikan dengan melakukan penjualan barang impor di dalam negeri tanpa melakukan ekspor atas barang dimaksud," kata Kapuspenkum.

Perbuatan tersebut, lanjut Leonard, memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara dalam hal berkurangnya devisa ekspor serta mempengaruhi tingkat atau harga pasar di dalam negeri. (hlz/hlz)


Komentar