Selasa, 24 Mei 2022 | 22:51 WIB

Visit our social media :
Home / General News / Government
Senin, 03 Januari 2022 14:13

Kemenhub Terbitkan Surat Larangan Sementara Pengapalan Ekspor Batu Bara

Translog Today
(Adji Tularji)

JAKARTA -

Kementerian Perhubungan menerbitkan surat larangan sementara pengapalan ekspor muatan batu bara sebagai dukungan terhadap kebijakan pelarangan sementara ekspor batu bara oleh Kementerian ESDM.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menyebutkan pelarangan sementara pengapalan ekspor muatan batu bara tersebut tertuang dalam surat dengan Nomor UM.006/25/20/DA-2021.

"Surat ini ditujukan kepada para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan para Direktur Utama Perusahaan Nasional Keagenan Kapal," ujarnya, Senin (3/1/2022).

Surat tersebut menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B- 1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum. Selain itu, surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor B- 1611/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri.

"Dengan ini diimbau untuk tidak melayani pengapalan muatan batu bara yang akan diekspor dengan kapal yang dimiliki/dioperasikan dan/atau diageni selama periode 1 Januari hingga 31 Januari 2022," ujar Arif.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Mugen Sartoto menambahkan, Kemenhub cq. Ditjen Perhubungan Laut mendukung larangan pengapalan ekspor batu bara tersebut dengan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan agar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Perintah itu ditujukan kepada para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama; para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

"Diminta tidak menerbitkan SPB terhadap kapal dengan tujuan penjualan batu bara ke luar negeri selama periode 1 - 31 Januari 2022," ujarnya.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian ESDM yang ditujukan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Perhubungan Laut yang menjelaskan bahwa PT PLN telah menginformasikan adanya Krisis Pasokan Batu bara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP), sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional. 

"SPB sebagai instrumen terakhir untuk kapal bisa berlayar, hanya diberikan ketika muatan dan kapal sudah clear and clean dengan dokumen-dokumen pendukungnya," tutup Capt. Mugen.

Sebagai informasi, dalam rangka mengamankan pasokan batu bara untuk kelistrikan umum serta mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim pada Januari 2022 dan Februari 2022, Kementerian ESDM meminta pembekuan Eksportir Terdaftar (ET), menghentikan pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk tujuan penjualan batu bara keluar negeri selama periode 1 – 31 Januari 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (3) PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas batu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri. (hlz/hlz)


Komentar