Selasa, 24 Mei 2022 | 23:00 WIB

Visit our social media :
Home / General News / Government
Kamis, 24 Maret 2022 16:40

Politisi Gerindra Dorong Pemerintah Kendalikan Harga dan Pasokan Minyak Goreng

Translog Today
(repro)

SURABAYA - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah untuk dapat mengendalikan harga dan mencukupi ketersediaan minyak goreng.

"Mminyak goreng merupakan salah satu komoditas pokok pangan masyarakat yang harus dilindungi sesuai UU Perdagangan nomor 7 tahun 2014 dan PP nomor 71 tahun 2015," katanya, Rabu (23/3/2022).

Dia mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus bisa memastikan ketersediaan mutu dan harga minyak goreng agar bisa terjangkau oleh masyarakat. Maka itu, harga eceran tertinggi (HET) harus tetap diberlakukan di 11 komoditas pokok, termasuk minyak goreng.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini memberikan contoh, di Malaysia ada sekitar 60 komoditas kebutuhan pokok tidak hanya pangan yang dijamin oleh pemerintah dari sisi ketersedian mutu dan harganya, serta diawasi langsung oleh lembaga The Price Control and Anti-Profiteering Act.

Menurut dia, 18 komoditas pangan dari 60 komoditas pokok diatur harganya oleh pemerintah Malaysia dan diawasi pelaksanaan oleh Kementerian Perdagangan Malaysia dengan sanksi hukum denda yang sangat tegas dan tinggi, apabila terjadi penyelewengan.

Sebetulnya, tutur Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Jatim ini, tanggung jawab ketersediaan minyak goreng tidak hanya bergantung kepada Kementerian Perdagangan sebagai penjamin ketersediaan.

"Namun juga peran dari Kementerian Pertanian sebagai penyedia bahan baku dasar kelapa sawit dan bahan baku lainnya, dan Kementerian Perindustrian sebagai pengolah industri bahan baku dasar kecukupan untuk mencukupi permintaan dari Kementerian Perdagangan," kata BHS.

Dia mengatakan seharusnya dengan jumlah bahan baku yang sangat melimpah, sekitar 15,08 juta hektare lahan kelapa sawit (49,7 juta ton terbesar di dunia) dan industrinya mampu memproduksi minyak goreng sebesar 20,22 juta ton pada tahun 2021.

Jumlah ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 18,422 juta ton per tahun. Tetapi, ternyata yang dipakai untuk dalam negeri hanya 5,07 juta ton dan sisa produksi sebesar 15,55 juta ton diekspor pada tahun 2021.

"Di sini terlihat bahwa pemerintah saat ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam negeri sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah yang harus ditaati oleh kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," lanjut BHS.

Dia mengatakan, jika dibandingkan saat pemerintahan Orde Baru di saat krisis ekonomi tahun 1998 dengan kurs dollar Rp 16.650, harga minyak goreng sebesar Rp 3.800 dinaikkan menjadi Rp 4.800 dengan jumlah kecukupan sesuai kebutuhan masyarakat saat itu.

"Dan, pada saat krisis moneter itu Presiden Soeharto sempat membuat kebijakan menyetop ekspor kelapa sawit agar kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi," jelasnya.

BHS menambahkan, seharusnya pemerintah bisa mengusahakan harga minyak goreng di Indonesia jauh lebih murah daripada negara-negara yang ada di seluruh dunia.

Hal ini karena sebagian besar bahan baku pembuat minyak goreng ada di Indonesia dan melimpah, mulai dari kelapa sawit saat ini terluas di seluruh dunia, kopra atau kelapa terbesar urutan pertama di dunia dengan panjang pantai tropis terpanjang di dunia.

Bunga matahari yang bisa ditanam di dataran tinggi yang salah satu terluas di dunia dan tidak terpengaruh temperatur atau musim. Begitu juga, kacang-kacangan dan jagung yang mudah ditanam di Indonesia.

"Ini adalah bahan baku untuk industri minyak goreng, tetapi menyedihkan sekali dari data global product prices.com Maret 2022 Indonesia masuk nomor urutan 24 termahal harga minyak gorengnya dari 89 negara," papar BHS.

Dari seluruh negara di Asean, harga minyak goreng di Vietnam jauh lebih murah dari Indonesia. Vietnam yang 70 persen bahan baku minyak gorengnya dari Indonesia bisa menjual ke masyarakatnya jauh lebih murah daripada Indonesia.

"Bahkan, Rusia yang minyak gorengnya terbuat dari bahan baku jagung dan terkendala musim bisa menjual minyak gorengnya dengan harga yang termurah di dunia," ujarnya.

Pemerintah, lanjut BHS, harus sadar bahwa UMKM yg berjumlah sekitar 67 juta dan bisa menghasilkan 97 persen serapan tenaga kerja, sekitar 66 persen sangat menggantungkan bahan baku minyak goreng untuk produk makanan.

"Ini termasuk juga ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata di atas 50 persen bahan masakan olahan rumah tangga adalah dengan minyak goreng sebagai kebutuhan dasar," tuturnya.

Dia berharap pemerintah serius dan cepat mengambil langkah kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk komoditas yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat itu. (hlz/hlz)


Komentar