Selasa, 24 Mei 2022 | 21:36 WIB

Visit our social media :
Home / General News / Economy
Selasa, 05 April 2022 08:43

MTI Jatim Desak Presiden Turun Tangan Kendalikan Harga BBM

Translog Today
Bambang Haryo

JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan melakukan intervensi untuk mengendalikan harga bahan bakar minyak.

"Presiden sebaiknya meninjau kembali atau membatalkan kenaikan harga BBM karena akan berdampak luas terhadap ekonomi rakyat, UMKM, pertanian, nelayan, dan industri," kata Ketua Harian MTI Jatim Bambang Haryo, Senin (4/4/2022).

Menurut Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, penentuan harga BBM semestinya menjadi kewenangan pemerintah yang mengutamakan asas perlindungan kepada masyarakat, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 1945.

Bambang Haryo menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax cs dan kelangkaan BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite membebani masyarakat serta berdampak multi-sektoral. Apalagi, kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19, ditambah lonjakan harga bahan kebuhan pokok.

Dia mengungkapkan, hampir di sebagian besar wilayah kepulauan kini mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kepentingan transportasi logistik dan publik, termasuk dialami nelayan dan petani.

"Harga BBM di wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua saat ini bisa lebih dari 2 kali lipat dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena kelangkaan distribusi BBM," ungkapnya.

Bambang Haryo mengatakan, pemerintah seharusnya dapat bercermin pada pemerintahan terdahulu terkait kebijakan harga BBM, mulai dari era Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada saat pemerintahan Soeharto, tuturnya, harga BBM sejak 1980 hingga 1990 sebesar Rp150/liter atau sama dengan harga BBM di Arab Saudi. Pada 1998 ketika krisis moneter dan dolar AS tembus Rp16.000, harga BBM Oktan 90 terpaksa dinaikkan dari Rp700/liter menjadi Rp1.200/liter. Namun Presiden BJ Habibie menurunkan kembali harga BBM menjadi Rp600/liter.

Dia melanjutkan, Presiden Abdurrahman Wahid juga sempat menurunkan harga BBM pada 2000 dari Rp1.000/liter menjadi Rp600/liter, bahkan Presiden SBY sempat menurunkan harga pada 2008 dari Rp5.500/liter menjadi Rp4.500/liter.

"Dalam 10 tahun Pemerintahan SBY hanya terjadi satu kali kenaikan pada 2013, itupun diprotes keras oleh masyarakat dan elit politik. Padahal ada alasan terkait harga minyak dunia naik dan terakumulasi tinggi pada 2008 hingga 2013 sebesar USD 145 per barrel," kata Bambang Haryo.

Di masa Pemerintahan Joko Widodo, dia mengatakan setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun terjadi kenaikan harga BBM beberapa kali, padahal harga minyak mentah dunia sempat turun sangat rendah hingga di bawah USD 30 per barrel pada 2016.

Harga minyak mentah bahkan menurun lagi pada 2020 menjadi USD 11 per barrel yang merupakan harga terendah sepanjang sejarah. Saat itu, harga minyak Ron 98 di Arab Saudi USD 0.2 atau Rp2.800/liter, sedangkan di Indonesia tetap Rp9.800/liter.

"Seharusnya di Indonesia harga BBM tidak lebih dari Rp4.000/liter, karena sampai saat ini harga minyak dunia yang mendasari harga BBM di Indonesi disebabkan Indonesia mengimpor 100% dari beberapa negara total 10,59 juta ton, yakni 40% dari Arab Saudi, 29% dari Nigeria dan 14% dari Australia," ujarnya.

Bambang menilai harga yang ditetapkan Pertamina terlalu tinggi untuk masyarakat Indonesia karena harga di Arab Saudi secara ritel untuk Ron 91 sebesar 2,18 real (Rp8.000) dan Ron 95 sebesar 2,33 real (Rp8.900), disel 0,63 real (Rp2.300) dan dari Nigeria untuk Ron 95 sebesar USD 0,4 (Rp5.700) dan diesel USD 0.54 (Rp7.700) per liter.

Bambang Haryo juga membandingkan harga BBM Indonesia dengan Malaysia yang juga mengimpor 100% dari luar negeri yaitu dari Singapura, China, Arab Saudi, UEA dan Indonesia.

Menurut dia, harga BBM di Malaysia pada Maret untuk Ron 95 sebesar 2,05 ringgit atau Rp6.972/liter, Ron 97 sebesar 3,91 ringgit (Rp13.297), diesel 2,85 ringgit (Rp7.312), bahkan untuk transportasi publik dan logistik Malaysia menyediakan bahan bakar gas yang sangat murah sebesar 1,19 ringgit atau Rp4.057 per liter.

"Di sini terlihat pemerintahan Malaysia sangat memikirkan kepentingan rakyatnya dan juga kestabilan ekonomi di negaranya dengan menjual BBM dengan harga yang relatif murah," kata Bambang Haryo.

Dia mengatakan hal itu berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini. Sebagai penghasil minyak mentah dunia terbesar di Asia Tenggara dan penghasil gas terbesar di Asia, dia menilai semestinya harga BBM bisa jauh lebih murah dari harga saat ini dengan sistem barter, seperti yang dilakukan oleh Malaysia.

"Demikian juga negara-negara yang hanya penghasil energi fosil minyak terbesar di dunia, harga energinya juga sangat murah yang diberikan kepada masyarakatnya," lanjut politikus Partai Gerindra ini.

Sebagai contoh, tutur Bambang Haryo, Venezuela menjual BBM Ron 95 sebesar 0,1 bolivar (Rp3.283), Iran untuk Oktan 95 sebesar 15.000 rial (Rp5.100), Kuwait Ron 91 sebesar 0.085 dinar (Rp4.014) dan Ron 95 sebesar 0,105 dinar (Rp4.950) per liter.

"Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Indonesia termasuk negara penghasil energi fosil dan bio energi terbesar yang menerapkan harga BBM ke masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi kemerosotan pembangunan ekonomi nasional, Apalagi BBM subsidi premium oleh pemerintahan sebelumnya menjadi andalan untuk transportasi publik dan logistik di Indonesia justru dihilangkan," katanya. (hlz/hlz)


Komentar