Pemerintah diminta segera melimpahkan statutoria penuh kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) guna memuluskan upaya BUMN itu menjadi anggota IACS dan pengakuan flag state dari negara lain.

Sedikitnya tujuh operator kapal pesiar dunia tertarik membuka pelayaran ke Indonesia menyusul penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2015.

Kondisi kemaritiman Indonesia masih amburadul sehingga butuh perhatian serius dari pemerintah.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli diminta fokus membenahi bidang kemaritiman yang masih karut marut guna mewujudkan mimpi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Presiden Joko Widodo merombak sejumlah anggota kabinet dan langsung melantiknya di Istana Negara, Rabu (12/8/2015).

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait persoalan larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang diatur dalam Permen KP Nomor 1 Tahun 2015.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi dari perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia karena hal tersebut penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Pembangunan poros maritim menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Namun, hingga kini program itu dinilai masih sebatas mimpi.

 

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan dukungannya kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

 

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, sumberdaya manusia yang menjadi pegiat kemaritiman di Indonesia diperkirakan hanya satu persen dari jumlah penduduk yang ada.