Pengeboman kapal ikan ilegal oleh pemerintah dinilai sudah tidak memperdulikan lagi aspek lingkungan hidup karena dilakukan secara sembarangan dan membabi buta.

Meskipun sektor maritim menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo, perhatian pemerintah terhadap sektor ini masih setengah hati. 

KTT Asia Timur ke-10 di Kuala Lumpur mengadopsi prakarsa Indonesia mengenai kerja sama maritim di kawasan tersebut.

Pemerintah diminta segera melimpahkan statutoria penuh kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) guna memuluskan upaya BUMN itu menjadi anggota IACS dan pengakuan flag state dari negara lain.

Sedikitnya tujuh operator kapal pesiar dunia tertarik membuka pelayaran ke Indonesia menyusul penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 121 Tahun 2015.

Kondisi kemaritiman Indonesia masih amburadul sehingga butuh perhatian serius dari pemerintah.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli diminta fokus membenahi bidang kemaritiman yang masih karut marut guna mewujudkan mimpi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Presiden Joko Widodo merombak sejumlah anggota kabinet dan langsung melantiknya di Istana Negara, Rabu (12/8/2015).

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo mendukung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait persoalan larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang diatur dalam Permen KP Nomor 1 Tahun 2015.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengkritik akurasi dari perhitungan stok ikan di kawasan perairan Indonesia karena hal tersebut penting bagi dasar pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.