Pemerintah harus segera membenahi kebijakan energi nasional yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan dalam negeri, terutama sektor industri dan transportasi.

Pemerintah melanjutkan kebijakan tax holiday dengan memperluas cakupan industri pionir dan bidang usaha yang berhak menikmati pembebasan pajak tersebut sambil melakukan penyempurnaan aturan.

Alokasi anggaran infrastruktur Rp313,5 triliun dalam RAPBN 2016 akan sia-sia jika pemerintah gagal merealisasikan proyek sesuai dengan target.

BPK mengapresiasi langkah Kemenhub menyampaikan ikhtisar hasil audit triwulan II kepada BPK, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah akan menambah sektor industri yang berhak menikmati tax holiday atau pembebasan pajak selama periode tertentu dari lima menjadi sembilan sektor, termasuk industri transportasi kelautan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menegaskan tidak semua proyek BUMN dibiayai oleh dana asing, kecuali yang memang membutuhkan kerja sama dengan luar negeri dan bisa memacu ekspor.

Pemerintah menetapkan tarif izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sebesar Rp50 juta per izin dan tarif perubahan lampiran izin usaha perusahaan angkutan udara niaga berjadwal Rp50 juta per izin.

Kementerian BUMN secara mendadak mencopot Tommy Soetomo sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura I dan menggantinya dengan Sulistyo Wimbo Hardjito yang sebelumnya menjuabat Dirut PT Pelni (Persero).

Pemerintah menetapkan tarif jasa kalibrasi fasilitas penerbangan yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

PT Hutama Karya (Persero) segera merampungkan desain teknis pembangunan jalan tol ruas Palembang-Indralaya sehingga perjanjian pengusahaan jalan tol itu dengan Kementerian Pekerjaan Umum