Kamis, 13 Mei 2021 | 11:08 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Trucking
Minggu, 04 April 2021 17:44

Aptrindo Desak IPC dan Pengelola Depo Kontainer Cari Solusi Kemacetan di Marunda

Translog Today

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/IPC dan sejumlah pengelola depo kontainer segera mencarikan solusi kemacetan arus keluar masuk truk di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara..

Desakan Aptrindo itu menyusul banyaknya keluhan para pengemudi dan pengusaha truk yang setiap hari terjebak kemacetan saat pengangkutan kontainer ekspor impor di New Priok Container Terminal One (NPCT-1), serta saat mengembalikan ataupun mengambil peti kemas kosong (empty) di depo G-Fortune dan Dwipa di kawasan Marunda.

Menurut Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, sedikitnya ada empat persoalan yang harus menjadi perhatian IPC dan pengelola depo kontainer kosong di kawasan Marunda untuk mengurai kemacetan yang semakin parah.

Pertama, ungkap Gemilang, pihak Pelindo II/IPC selaku pengelola NPCT-1 mesti melakukan pemetaan ulang arus dan waktu aktivitasnya, termasuk di gate in gate out, loading, dan unloading kontainer, time productivity tanggo, crane, rubber tyref gantry crane (RTG) dan semua alat bongkar muat di pelabuhan.

Kedua, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) selaku wadah dari para pelaku usaha depo peti kemas agar menjelaskan pokok permasalahan dan diminta membuat improvement-nya agar kondisi kemacetan tidak terua terulang di fasilitas depo. "Bila perlu diambil solusi dengan memanggil juga prinsipal pelayarannya agar mengalihkan kontainernya ke depo lain," ujarnya.

Ketiga, kemacetan yang terjadi di depo sumber utamanya yakni inventory stacking management depo yang bermasalah atau kurangnya alat atau restacker-nya sudah tua sehingga produktivitas di depo sangat jauh dari harapan pelaku bisnis/customer.

Oleh sebab itu, kata Gemilang, mesti ada service level agreement dan service level guarantee (SLA/SLG) terhadap pelayanan di fasilitas depo peti kemas di luar pelabuhan. "Harusnya pelayanan bongkar muat perjam 10 box, tapi ini hanya 2 box per jam, karena tidak ada SLA/SLG itu," tegasnya.

Keempat, pihak pengelola depo di luar pelabuhan mestinya mengukur kemampuan handling kontainer dan maksimal storage capacity area-nya dengan mengatur layout untuk antrean masuk ke dalam area depo bukan antri di luar area depo.

Selain itu, alat handling harus ditambah sehingga proses bongkar muat jadi lebih cepat, jangan berpikir mengeluarkan biaya sedikit untuk mendapatkan untung besar tetapi pihak lain dikorbankan.

"Seharusnya pelayaran mampu mengukur kemampuan depo melayani DO (delivery order) peti kemas yang dikeluarkannya. Bila depo sudah over capacity dapat untuk sementara dialihkan kepada depo lain, sebab hal ini juga mengakibatkan macet di akses sekitar depo tersebut," ujar Gemilang.

Dia juga mengatakan, selain alat, mesti ada kantong buffer di depo peti kemas dan itu bagian dari manage inventorynya.

Pasalnya selama ini terjadi kesulitan untuk mencari kontainer di depo akibat tumpukan peti kemasnya sudah over capacity sehingga waktu yang dibutuhkan untuk lift-off (Lo-Lo) di depo tidak terukur dan tidak terstruktur.

"Aptrindo mendesak pemerintah melalui instansi tetkait harus turun tangan. Kami juga meminta adanya standar kinerja layanan/key performance indicator (KPI) di fasilitas depo peti kemas sejak gate in hingga gate out," tandas Gemilang. (hlz/hlz)


Komentar