Selasa, 15 Juni 2021 | 16:38 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Selasa, 11 Mei 2021 19:55

Menaker: TKBM Harus Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Editor

JAKARTA - Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) diminta untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan TKBM bekerja pada salah satu profesi dengan risiko cukup tinggi sehingga pelindungan jaminan sosial mutlak harus diberikan.

"Ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. Karena risiko cukup tinggi, saya kira Negara perlu hadir memastikan perlindungan kepada Bapak-Ibu semua," ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Jaminan Sosial Bagi TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada Mei 2021, jumlah TKBM Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 2.325 orang dan seluruhnya telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).

Sebagian pekerja juga mendaftar sebagai peserta program Jaminan Hari Tua (JHT). "Saya kira apa yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok ini bisa menjadi contoh bagi Pelabuhan lainnya," ujar Ida.

Untuk memberikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal, lanjut Menaker, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut aturan turunannya.

Menurut Ida, UU Cipta Kerja tidak hanya untuk meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja, namun juga untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada.

"Pemerintah berharap ada investasi baru yang menyerap tenaga kerja, tapi pemerintah juga melakukan pelindungan kepada mereka yang sudah bekerja," imbuhnya.

Penguatan pelindungan sosial tersebut diwujudkan salah satunya dengan diluncurkannya program jaminan sosial baru, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Melalui JKP pekerja peserta Program BPJS Ketenagakerjaan yang ter-PHK akan mendapatkan manfaat berupa cash benefit, pelatihan kerja, hingga informasi pasar kerja. "Ini bukti bahwa pemerintah sangat concern dalam memberikan pelindungan kepada pekerjanya," ujar Menaker.

Senada dengan Menaker, Direktur Utama BPJS ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan TKBM bekerja pada jenis pekerjaan dengan risiko cukup tinggi. Oleh karena itu, diharapkan TKBM mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, berbagai program yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk membantu pekerja/buruh jika mengalami kecelakaan kerja, namun juga memberi pelindungan kepada keluarganya.

"Jadi benefit ini manakala terjadi kecelakaan kerja pada Bapak-Ibu, manfaatnya juga akan dirasakan oleh keluarga," kata Anggoro. (hlz/hlz)


Komentar