Selasa, 15 Juni 2021 | 17:50 WIB

Visit our social media :
Home / General News / Law
Senin, 24 Mei 2021 18:20

Restorative Justice, Inovasi dan Kebijakan Humanis Jaksa Agung ST Burhanuddin

Translog Today

JAKARTA - Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020.

Peraturan ini salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa, sekaligus menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir over capacity Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini terkandung tujuan untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat.

Apakah restorative justice?

Definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan restorative justice melalui Perja No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada 22 Juli 2021 ini diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau.

Sejak Perja itu terbit, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa di seluruh Tanah Air. Perja ini diterbitkan untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi "kerusakan" yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka).

Siapakah yang ‘berhak' menerima restorative justice?

1. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian di bawah Rp2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

Kebijakan restorative justice juga digaungkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di level internasional bertema Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System.

Dalam acara itu, ST Burhanuddin menyampaikan metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan.

ST Burhanuddin menyebut restorative justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan.

Jaksa Agung pernah mengatakan, "Saya tidak menghendaki kalian melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan itu tidak ada dalam KUHP ataupun KUHAP melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu!"

Itulah instruksi tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada segenap jajaran dan anak buahnya untuk dipedomani dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang penuntutan.

Dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Perlu diingat bahwa equm et bonum est lex legum (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum). (dikutip dari kejaksaan.go.id) (hlz/hlz)


Komentar