Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:07 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Sabtu, 12 Juni 2021 14:47

Forkami Dukung Presiden Basmi Pungli dan Pilih Orang yang Tepat Urus Kepelabuhanan

Translog Today
James Talakua (kanan) bersama Presiden Jokowi

JAKARTA - Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) menilai masalah pungutan liar (pungli) dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok hanya bagian kecil dari kusutnya persoalan pelabuhan di seluruh Indonesia.

"Persoalan seperti tarif kepelabuhanan, waktu penumpukan, kemacetan, lama waktu bongkar muat, penyelundupan, produktivitas bongkar muat, tarif sewa lahan, hingga persaingan usaha tidak sehat telah menjadi keluhan masyarakat maritim di Indonesia sejak lama," kata Ketua Forkami James Talakua dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6).

Belum lagi kapal-kapal yang banyak mengalami masalah, seperti kecelakaan, tabrakan, kapal terbakar, tenggelam dan kandas yang setiap hari nyaris terdengar dan banyak terjadi di berbagai daerah, ungkapnya.

Menurut James, semua persoalan tersebut belum tertangani. Salah satu penyebabnya karena tidak ditempatkannya orang-orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat (the right man in the right place) guna mengurus sektor transportasi laut, termasuk kepelabuhanan.

Selain itu, tuturnya, para pembantu Presiden, baik para menteri, TNI-Polri, hingga Gubernur dan Bupati/Walikota, harus menyingkirkan ego sektoral dan memprioritaskan pembenahan sektor transportasi laut untuk memaksimalkan Tol Laut dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Dia mengatakan pihaknya sangat mendukung keberanian Presiden Joko Widodo yang turun ke lapangan dan menginstruksikan Kapolri untuk bertindak memberantas pungli dan premanisme di pelabuhan.

"Pejabat yang bertanggung jawab atas persoalan angkutan laut seharusnya malu saat Presiden turun ke lapangan karena suatu persoalan. Ini artinya pejabat yang diamanahkan untuk mengurus sektor transportasi laut tidak bekerja sesuai harapan," ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi atau Menteri diminta berani mengganti pejabat yang tidak bisa perform dan diganti dengan orang-orang yang memiliki kemampuan bekerja yang luar biasa untuk membantu mewujudkan visi Indonesia Maju.

"Kami juga mendengar Pejabat Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan memasuki masa pansiun sehingga diperlukan pengganti. Kami harap Presiden dapat menempatkan orang yang lebih tepat untuk mengisi pos Dirjen Perhubungan Laut sehingga sektor transportasi laut dapat terurus dengan benar," ujarnya.

James mengungkapkan Presiden agar tidak tanggung-tanggung membereskan persoalan kusut pelabuhan di seluruh Indonesia untuk mendukung dan menggairahkan kembali program Tol Laut dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang kini mulai tenggelam.

"Jika persoalan pelabuhan bisa diperbaiki, langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia semakin dekat. Selama ini, perkembangan Tol Laut dan Poros Maritim seperti berjalan di tempat akibat lemahnya eksikusi dan tidak tepatnya di dalam menempatkan orang yang tepat," ungkapnya.

Forkami yang merupakan organisasi pendukung Presiden Jokowi selama dua priode pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengaku optimistis, di sisa waktu yang ada, Presiden Jokowi dapat memperbaiki persoalan kusut kepelabuhanan di seluruh Indonesia.

Menurut Forkami, dengan tingginya atensi Presiden terhadap persoalan transportasi laut, seharusnya hal ini menjadi momentum untuk memutasi orang-orang yang tidak bisa mengurus sektor transportasi laut dan menggantinya dengan mereka yang bisa mengurus pelayaran.

"Mereka adalah yang memiliki kecukupan ilmu, pengalaman, jaringan luas dan dipercaya dunia kemaritiman nasional bahkan internasional. Kalau tidak cakap dan mampu, mimpi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim tidak akan pernah terjadi," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar